Pemilu Melestarikan Perdamaian Aceh

Publikasi Majalah Nanggroe

Masih muda serta berwibawa terlihat dari mukanya yang putih berseri. Memancarkan kedewasaan, terbukti telah banyak pengalaman memimpin berbagai organisasi, mulai dari organisasi kampus hingga ke organisasi kepemudaaan. Karir organisasi dimulai saat menjadi Ketua Osis SMA 1 Meureudu tahun 1993 lalu. Namanya terus bersinar mengapai cita-cita begitu besar terparti dalam jiwanya.

Itulah dia, Yusra Jamali, S.Ag, M.Pd, anggota Panwaslu Aceh, lahir 32 tahun lalu di Beuracan, Meureudu. Saat ditemui dikediamannya Jln. Lingkar Kampus No. 5 Darussalam Aceh Besar.

Ketua MPM Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry tahun 1998 lalu bercerita, bahwa sampai hari ini belum menerima SK dari Banwaslu. Walau sudah ditetapkan sebagai anggota Panwaslu Aceh 9 Juni 2008 lalu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), anggota Panwaslu belum juga dilantik. “Kami belum punya wewenang penuh untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap tahapan Pemilu yang dilakukan KIP Aceh,” katanya.

Suami Helma Sari, A.Md ini berharap, jika sampai bulan ini belum juga dilantik, maka jika ada pelanggaran pemilu tidak ada yang memantau. Seperti pelaksanaan Pilkada Pidie Jaya dan Subussalam dua bulan kedepan, ucapnya.

Ia bersama kawan-kawan Panwaslu lainnya mempertanyakan kepada Banwaslu, kenapa saya dan Nyak Arief Fadillah Syah, S.Ag, Rasyidin Hamin, SE, MM, M.Kes, Radhiana, SE, MM, dan Asqalani, S.TH belum juga dilantik.

Nama-nama kami telah disahkan melalui sidang paripurna khusus dengan agenda Pengesahan Anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) tanggal 9 Juni 2008 lalu, ucap ayah Vira Asfarina Yusra dengan tegas.

Pria aktif berorganisasi ini telah banyak jabatan sosial disandangnya, terakhir dipercaya sebagai Ketua Umum PW. HIMMAH Aceh dan Ketua Asosiasi Wartawan Muslim Indonesia, juga aktif menulis di media massa ini memulai hari-harinya dengan optimis, dan dapat mengawal pemilu Aceh hingga melahirkan seorang pemimpin benar-benar dipilih oleh rakyat Aceh harapnya.

Yusra masih risau dengan belum ada kejelasan kapan pelantikan Pengawas Pemilu (Panwaslu) Aceh dilaksanakan. Padahal belum dilantiknya Panwaslu, membuat tahapan pelaksanaan pemilu di Aceh melanggar aturan, dimana ada parpol dan para calon mengkampayekan dirinya ke berbagai kalangan dalam masyarakat. Seperti menempel atribut partai pada rumah ibadah; masjid, meunasah, kantor pemerintah dan rumah sekolah serta di kampus. Inikan tugas Panwaslu Aceh memantau sepak terjang mereka. Kita tidak bisa bekerja karena terganjal surat dari Badan Pengawas Pemilu (Banwaslu) Pusat tegasnya.

Perlu belajar sejarah dan melestarikan sejarah Aceh, kehadiran partai lokal sebagai salah satu wahana penyaluran aspirasi bagi masyarakat Aceh untuk berhimpun dan bersyarikat dalam koridor hukum yang berlaku di RI, parlok adalah sejarah baru bagi Aceh.

Kesempatan yang diberikan oleh pemerintah adanya parlok di Aceh, merupakan peluang untuk menggali potensi lokal, situasi ini harus dimanfaatkan oleh partai lokal merebut suara rakyat Aceh dalam pemilu 2009 mendatang.

Bagi masyarakat, kedamaian dan pelestarian kemajemukan dalam berpolitik bagi Aceh menjadi hal yang istimewa dan sejarah dalam percaturan politik di nusantara. Siapapun yang sudah berkempatan membentuk parlok, diminta untuk selalu berfikir positif dan berjuang bagi kemeslahatan Aceh kedepan harapnya.

Wakil Sekretaris Jenderal PP. Koniry ini juga menyatakan banyak pihak menaruh harapan kepada parlok dan parnas untuk mempertahankan serta melestaraikan perdamaian di bumi Serambi Mekkah.

Setiap anak bangsa, mendapatkan porsi sama melibatkan diri dalam kancah politik, namum jangan lupa kita semua berangkat dari konflik dan keterputus asaan. Jadi, jangan lagi merasut benang basah di antara kita, kembali kepada amanah umat ucapnya lagi.

Memiliki motto hidup kerja keras dan pantang menyerah dan siap melawan bagi siapapun yang melanggar peraturan ini terus berusaha menjalankan tugasnya memantau jalannya tahapan pelaksanaan pemilu di Aceh.

Saat ditanya tentang proses pengawalan Pilkada di Pidie Jaya dan Subussalam, dua daerah pemekaran. Yusra dengan tegas menjawab belum bisa bekerja, “Kami ketahui kedua daerah itu sudah ada kampaye terselubung dari calon Bupati dan Walikota,” ucapnya.

Yusra mengingatkan dengan hadirnya partai lokal, jangan ada trauma politik menghinggapi pemerintah. Jangan adalagi upaya pergerakan tuntutan macam-macam, mari kita jalankan amanah ini dengan baik. Trauma politik ini akan berimplikasi kepada kurang responnya pemerintah dalam melihat esensi dari pembangunan politik lokal, padahal dengan adanya parlok akan menggali potensi bagi masyarakat Aceh.

Saat pemilihan umum legislatif nanti, banyak keputusan atau hasil-hasil penting, misalnya pemilihan umum tidak wajib atau tidak mesti diikuti oleh seluruh warganegara, namun oleh sebagian warga yang berhak dan secara sukarela mengikuti pemilihan umum. Sebagai tambahan, tidak semua warga negara berhak untuk memilih.

Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Provinsi Aceh tahun 2006-2008 lalu juga pernah mendapatkan penghargaan atas peran serta dalam menyukseskan Pemilihan Langsung Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota se-Provinsi Aceh pada tahun 2006 lalu dari Unition National Deveploment Programe (UNDP) dan Gubernur Aceh.

Permasalahan sering timbul dalam sebuah lembaga, seperti parpol menghadapi masalah internal, di mana kuatnya relasi patron-klien dalam struktur kepartaian. Konstituen hanya untuk mobilisasi, bukan partisipasi. Massa hanya diperlukan ketika kampanye pemilu, setelah itu komunikasi terputus. Permasalahan kedua, faktor yang berkaitan dengan eksternal yaitu pada struktur pengaturan dan politik hukum yang mengatur sistem kepartaian maupun sistem pemilu. Adanya pengaturan azas, landasan, tujuan partai yang membingungkan ucapnya.

Tetapi, bila parlok akan menambah masalah atau membuka peluang bagi muculnya alternatif saluran politik. Sistem partai terkadang tidak mampu menjawab kebutuhan pada tingkat lokal, semua mesti menunggu keputusan pengurus di atasnya dan akhirnya tidak responsif terhadap perkembangan dalam masyarakat Aceh.
Sarjana Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menganalisa bahwa parlok dapat menjadi tantangan bagi partai nasional. Dimana partai nasional harus memperbaiki diri dan benar-benar memperjuangkan aspirasi rakyat.

Alumni Master Manajemen Pendidikan Unsyiah ini juga berani mengatakan akan ada perang politik antara partai lokal dengan partai nasional nanti, dimana akan terjadi perebutan lahan suara dan berlomba-lomba mendapatkan hati rakyat Aceh dengan berbagai macam cara. Inilah tugas Panwaslu mengontrol cara kerja meraka dilapangan, ucapnya dengan tegas. [Bahagia Ishak]

Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Publikasi Tabloid DETaK Unsyiah

Terlihat rapi, jalannya santai, tangan sebelah kanan membawa map dan beberapa buah buku. Baru saja keluar dari mobil Kijang berwarna merah, menaiki tangga Jurusan Teknik Kimia menuju ke ruangannya di lantai II beralamat di Jln Tgk Syech Abdulrauf No 7 Darussalam Banda Aceh.

Mulai tahun 2004 lalu sampai sekarang memimpin Jurusan Teknik Kimia sebagai ketua Jurusan. Kesibukan luar biasanya dilaluinya. Melanjutkan amanah Ir. Faisal, M.Sc, Ketua Jurusan Teknik Kimia dan Dr. Balia Ahmad, Sekretaris Jurusan pada waktu itu. Keduanya meninggal dunia karena gempa bumi dan tsunami tanggal 24 Desember 2004 lalu.

Pada tanggal 20 April 2004, Ir. Faisal, M.Sc, dibantu oleh staf pengajar Teknik Kimia lainnya, telah sukses mengantarkan Jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknik Unsyiah mendapatkan Sertifikasi Akreditasi Peringkat A dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi sampai dengan 20 April 2009 mendatang.

Kesibukannya semakin padat, tiap hari Sabtu dan Minggu pergi mengikuti berbagai rapat di Jakarta. Maklum, mulai tahun 2006 lalu sampai sekarang dipercaya sebagai anggota Majelis Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
“Akreditasi perguruan tinggi merupakan cermin kinerja perguruan tinggi yang bersangkutan. Menggambarkan mutu, efisiensi, serta relevansi program studi yang diselenggarakan,” ucap Dr. Marwan disela-sela keberangkatannya ke Australia, Kamis (24/7).

Pelaksanaan akreditasi terhadap PTS yang bersangkutan dilakukan dengan berpedoman pada standard dan kriteria dari BAN-PT ucap Dr Marwan. Ada dua model akreditasi dikembangkan oleh BAN-PT, yaitu akreditasi program studi dan akreditasi institusi perguruan tinggi. BAP-PT menilai akreditasi program studi dan akreditasi institusi perguruan tinggi dengan melihat mulai dari Visi dan Misi, Tata Pamong dan Kepemimpinan, Kemahasiswaan dan Lulusan, Sumber Daya Manusia, Pembelajaran, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Kerjasama, Pendanaan, Sarana dan Prasarana, Sistim Informasi, dan Sistim Penjaminan Mutu, ucapnya.

Menurut Permen Diknas No. 28 Tahun 2005 status akreditasi program studi dan satuan pendidikan hanya diberikan oleh BAN-PT dan menurut ketentuan Dirjen Dikti, tidak ada lagi istilah status terdaftar, diakui dan disamakan, yang ada hanya ijin operasional yang harus diperpanjang melalui sistim pelaporan yang dikenal EPSBED, yang berlaku sejak 1 Oktober 2007 menurut Surat Direktur Akademik Ditjen DIKTI No. 2254/D2.5/2007. Hal ini berlaku untuk semua program studi baik di PTN maupun PTS. Akreditasi dan ijin operasional adalah dua hal yang berbeda: ijin operasional menyangkut aspek legal beroperasinya suatu program studi, dan akreditasi adalah penilaian mutu penyelenggaraan program studi.

Oleh karena itu, saya menyarankan agar masyarakat sekarang berhati-hati dalam menyekolahkan putra-putrinya di pendidikan tinggi. Iklan di berbagai media massa tentang perguruan tinggi atau program studi sering menyesatkan. Banyak yang masih mencantumkan statusnya terdaftar atau diakui padahal istilah ini tidak berlaku lagi, bahkan sering juga mencantumkan ijin operasional yang sudah kadaluwarsa. Saat ini berbagai instansi seperti Kepolisian, perbankan, departemen dan sejumlah BUMN telah mensyaratkan calon pegawainya berasal dari program studi terakreditasi. Proses pengurusan akreditasi sebenarnya sangat mudah. Program studi hanya perlu mempersiapkan dokumen usulan akreditasi dan dikirim ke BAN PT tanpa perlu membayar karena semuanya ditanggung pemerintah.
Berbeda dengan di negara-negara lain dimana pengurusan akreditasi dipungut biaya yang tinggi dari pengusul.
Dosen paling aktif diantara sekian banyak dosen dimiliki oleh Fakultas Teknik ini paling sering pulang pergi ke luar negeri, mengikuti berbagai kegiatan tingkat internasional. Seperti tahun 2006 lalu, melalui Bandara Polonia Medan Bapak ini akan berangkat ke Negara Taiwan berjumpa penulis saat meninggalkan Indonesia tujuan ke Negara Thailand.

Setiap berjumpa dengan mahasiswanya menanyakan tentang kuliahnya. Memberi dukungan moril kepada semua mahasiswa bimbingannya. Kepedulian sangat besar dalam membimbing Tugas Akhir mahasiswanya. Pertanyaan itu keluar begitu saja dari seorang Dr. Marwan. Dia sayang pada semua mahasiswa. Begitu padat kesibukannya diluar, tetap ada waktu mengajar dan mengabdi mencerdaskan anak-anak Aceh.

Ketua Tim Pengembangan Bidang Ilmu Energi Tak Terbarukan dan Industri Dasar Ekstraksi Unsyiah ini, telah mengikuti Intership in Institution Based Accreditaion for Higher Education dari tanggal 1 – 30 Agustus di Melbourne Australia.

Ketua Jurusan Teknik Kimia ini telah banyak mengemban jabatan dipundaknya, katanya ini bukti pengabdian bagi pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Aceh maju berkembang dan bersaing dengan orang lain.

Saat mahasiswa dibebankan menyelesaikan Tugas akhir prarancangan pabrik, ada tugas akhir mahasiswanya mencapai lima ratus lembar. Tetap memberi semangat dan solusi dalam mendirikan pabrik. Anak bimbingannya selalu diarahkan dapat membaca flow sheet dan cash flow pabrik, serta pendukung rancangan seperti lokasi dan tata letak pabrik, organisasi dan manajemen perusahaan, analisa ekonomi.

Selama mengajari mahasiswa Teknik Kimia, Dr Marwan disukai oleh para mahasiswa. Gayanya yang tegas dan objektif dalam memberi nilai. Ia mengajari berbagai matakuliah, seperti matakuliah Teknik Reaktor, Azas Teknik Kimia, Operasi Teknik Kimia, matakuliah ditakuti oleh sebagian mahasiswa.

Kepandaiannya dibidang akademik tidak tanggung-tanggung. Setelah menyelesaikan gelar sarjana dari Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya tahun 1985-1990 lalu, beliau berkesempatan melanjutkan pendidikan master by reserach ke Inggris dengan beasiswa Unsyiah/OECF pada tahun 1994. Diakhir masa studi, Unsyiah memperpanjang beasiswa sehingga memungkinkan beliau transfer ke program PhD pada tahun 1996. Menyelesaikan gelar S3-nya di School of Chemical Enginering University of Birmingham, United Kingdom pada 1998 untuk bidang Teknik Reaktor dan Katalisis.

Ketua Tim Penilai Proposal Competitive Grant Unsyiah tahun 2005 lalu, Direktur Eksekutif HIU – IMHERE Unsyiah 2006-2007 lalu. Lahir di Bireuen, 24 Desember 1966 lalu, telah banyak menghasilkan penelitian akademiknya salah satunya studi reaksi transesterifikasi minyak sawit untuk produksi biodesel menggunakan katalis zeolit dan batu kapur.

Sejumlah judul penelitian telah menjadi referensi, seperti kajian kinetika dan distribusi produk pada steam reforming etanol manjadi hydrogen menggunakan katalis paduan ZnO dengan tembaga dan logam-logam golongan VIII. Pengembangan katalis steam reforming bioetanol menjadi hydrogen menjadi hydrogen untuk bahan bakar alternatife.
Akhirnya, Beliau menyarankan kepada mahasiswa agar belajar dengan sungguh-sungguh. Belajar di perguruan tinggi sangat bergantung pada keaktifan masing-masing, karena dosen hanya berfungsi sebagai fasilitator. Disamping itu senantiasa diiringi dengan doa agar kita tidak sombong. Lebih lanjut, berbuat atau bersikap baik dengan semua orang termasuk dengan orang tua, guru, teman dan siapa saja. Keberhasilan kita bisa jadi karena doa-doa dari orang lain tersebut. [Bahagia Ishak]

Penguatan Konsolidasi Perdamaian

Sosoknya begitu bersahaja, gaya bicaranya santai. Ia teringat masa kuliah dulu, lama menyelesaikan gelar sarjana FKIP Jurusan Dunia Usaha karena aktivitas di Pers Mahasiswa dan aktivitas kemahasiswaan lainnya, masuk tahun 1991 baru menyelesaikan belajarnya tahun 1997.

Dialah Lukman Age, lahir di Kuala Simpang, 27 Agustus 1973. Termasuk salah seorang pendiri UKM Pers penerbit tabloid DETaK mahasiswa tahun 1995 lalu. Kebisukannya semakin padat, salah satunya membantu Gubernur Aceh dengan menjadi anggota Tim Asistensi Gubernur Bidang Transisi, sejak 2008. Saat ini dipercaya juga sebagai Direktur Aceh Institute, sejak 2008 sampai sekarang.

Lukman menilai insiden-insiden kekerasan belakangan ini menyebabkan situasi terakhir Aceh memperlihatkan ada pihak-pihak yang belum ikhlas dengan proses damai yang sedang berlangsung. “Untuk itu diperlukan konsolidasi perdamaian (consolidation for peace), karena para aktor pendukung perdamaian meski jumlahnya lebih besar, saat ini disibukkan dengan agenda masing-masing,” ucap Ketua Umum tabloid DETaK mahasiswa Unsyiah tahun 1995-1996.

Lebih lanjut Alumnus Magister Studi Perdamaian, School of Social Science Universiti Sains Malaysia ini menilai, pemilu 2009 nanti di Aceh harus dipahami sebagai bagian dari penguatan proses damai. Dalam perspektif perdamaian, Pemilu tersebut diharapkan dapat melahirkan pembagian kekuasan (sharing power) agar posisi para pihak yang dulu-nya berkonflik dapat lebih seimbang. Karena struktur kekuasaan yang seimbang merupakan salah satu syarat untuk mewujudkan perdamaian yang postif. Jika struktur tersebut tidak seimbang maka dikhawatirkan kedepan akan ada lagi ketidakadilan-ketidakadilan dalam kebijakan terhadap Aceh.

Semasa mengambil Magister sibuk dengan aktivitas advokasi pengungsi Aceh yang ada di Malaysia, dan kampanye perdamaian Aceh di Malaysia. Tahun 2005, non aktif karena kembali ke Aceh pasca tsunami, baru kemudian berhasil menyelesaikan dan mempertahankan thesisnya ”Peranan Masyarakat Sipil dalam Transformasi Konflik Aceh” pada Oktober 2007.

Pemerintah Pusat bisa saja memaksakan apapun yang dirasakannya benar untuk Aceh, karena posisi tawar Aceh untuk menolaknya lemah. Bila pemaksaaan ini terus berlanjut, dan Aceh tidak punya kekuatan politik untuk menolaknya, bisa jadi akan ada pihak-pihak yang membangun kekuatan lain yang melegalkan penggunaan kekerasan. “Dan di Aceh selalu saja ada orang yang siap jadi martir. Oleh karena itu, rakyat Aceh yang akan jadi pemilih pada tahun depan, harus bijak menetapkan pilihannya. Setiap suara bila digunakan dengan baik akan berkontribusi bagi penguatan struktur perdamaian yang sudah ada ini,” ucapnya.

Kekuatan kelompok pro perdamaian untuk Aceh saat ini secara kualitas dan kuantitas jauh lebih besar jika dibandingkan semasa era 2004 atau bahkan era 1998-1999, saat masyarat sipil pro perdamaian dan demokrasi sangat kuat di Aceh.

Staf Khusus Wakil Kepala BRR NAD NIAS, sejak 2008, sebelumnya sejak 2006 sebagai Manajer Beneficiaries Keduputian Perumahaan ini menilai saat ini Pemerintah SBY-JK di Jakarta mendukung perdamaian, GAM mendukung perdamaian, masyarakat internasional mendukung perdamaian di Aceh, rakyat kebanyakan juga sudah bosan dengan konflik, namun ini semua tidak berarti jika kita semua tidak mengambil langkah-langkah yang stretegis menghadapi indikasi-indikasi kekerasan belakangan, dan akhirnya dengan mudah pihak yang tidak setuju dengan damai di Aceh--yang mestinya mereka saat ini lebih terkonsolidasi—menggiring situasi kepada keadaan yang lebih buruk lagi. [Bahagia Ishak]