SURAT PERNYATAAN MASYARAKAT PUSONG

Berdasarkan Rapat Besar Masyarakat Hari Juma’t, Tanggal 20 Maret 2009 bertempat di Masjid Darussalam Gampong Pusong Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie, Menyatakan bahwa: Keinginan penduduk Pusong telah sepakat untuk pindah administrasi gampong dari Kecamatan Kembang Tanjong Kab. Pidie, pindah kedalam administrasi Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya. Mengharapkan kepada Pemerintah Pidie untuk memudahkan proses pemindahan Gampong Pusong masuk kedalam administrasi Pidie Jaya.

Kepada Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dapat menerima kami menjadi wilayah administrasi Pidie Jaya.Kepada Pemerintah Aceh untuk dapat membantu dan mempercepat proses pemindahan Administrasi Gampong Pusong Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie masuk kedalam Administrasi Pidie Jaya.

Perlu Bapak-Bapak Ketahui, wilayah kami sangat terpencil dan berbatas langsung dengan laut.

- Sebelah Timur berbatas dengan Kuala Njong
- Sebelah Barat berbatas dengan Kuala Tari
- Sebelah Selatan berbatas dengan tambak gampong Lancok Kec. Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya
- Sebelah Utara berbatas dengan Laut Selat Malaka

Pendidikan Anak-anak kami, dari SMP sampai SMA setiap hari sekolah di Luengputu Kab. Pidie. Jarak tempuh dari Pusong dan ke pusat kecamatan Kembang Tanjong 22 kilometer, sedangkan ke Luengputu 7 kilometer. Setiap pergi ke Kembang Tanjong menghabiskan biaya Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), sedangkan ke Luengputu Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Setiap hari, warga pusong melakukan transaksi jual beli hasil tambak (ikan, udang) di pasar Luengputu. Setiap hari mobilitas warga pusong ke Pusat Kecamatan Bandar Baru Pidie Jaya, jarang ke Kembang Tanjong Kab. Pidie.

Demikianlah pernyataan ini, semoga aspirasi kami didengar dan segera ditindak lanjut oleh pemerintah. Atas bantuan Bapak kami ucapkan terima kasih.

TTD

ISMAIL HASAN
Geusyik Gampong Pusong

Hasil Simposium Nasional II Forum Pascasarjana

Seratusan utusan Mahasiswa Pascasarjana Se-Indonesia mengikuti Simposium Nasional II Forum Pascasarjana Indonesia FWI) Tanggal 19–21 November 2009 di UNIVERSITAS INDONESIA, telah melahirkan beberapa Rekomendasi.

Rekomendasi pertama akses yang luas bagi partisipasi rakyat dalam penyusunan Undang-undang (Poliksosbudhankam). Pelaksanaan otoda yang mendorong terbukanya akses luas / SDA antar daerah dan pemberian insentif oleh kepala daerah yang mempunyai komoditas andalan (perkebunan, pertanian, perikanan dan peternakan). Kebijakan pemerintah yang pro rakyat berdasarakan pancasila dan UUD 1945. Mempercepat reformasi administrasi / birokrasi dari tingkat pusat hingga daerah.

Penempatan SDM / aparatur negara dari pusat hingga daerah kompetensi. Mendorong pemerintah untuk melaksanakan reforma agraria (land reform) yang pro rakyat. Meningkatkan anggaran riset untuk pengelolaan SDA, perubahan iklim, energi terbarukan dan tepat guna serta community development. Mengutamakan pembangunan berkelanjutan dengan pemberdayaan petani dan nelayan melalui revitalisasi pertanian. Peningkatan kualitas dari implementasi perlindungan perempuan dan perlindungan anak.

Pembenahan sisdiknas dan implementasinya. Membuka akses beasiswa yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk masuk pascasarjana.

Komisi A telah melahirkan rekomendasi,Peningkatan kualitas implementasi perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak.Pembenahan Sistem Pendidikan Nasional.

Komisi B bidang Politik merumuskan kembali UU parpol, Otoda >> Sustainable Development dan Berpihak pada masyarakat. Demokrasi untuk menjalankan sistem demokrasi yang sesuai dengan pancasila dan tidak terlepas dengan UUD 1945 tentang pasal 33 UUD 1945 (untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat)

Good Governant untuk Mempercepat reformasi administrasi / birokrasi dari tingkat pusat hingga daerah. Rekonstruksi kompetensi SDM / aparatur negara dari pusat hingga daerah.

Komisi D merokomendasikan Reformasi agraria (land reform. Pemberian insentif kepada daerah yang mempunyai potensi komoditas andalan. Pemberian anggaran riset untuk peningkatan pemanfaatan SDA. Community Development, Peningkatan Pengawasan,a). Revitalisasi pertanian, b).Reformasi Industri, c). Kewirausahaan,Peran pemerintah untuk membuka akses pertanian antar daerah.

Keputusan Untuk Aceh

Rekomendari untuk ACEH; Terbentuknya Pengurus Harian Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Forum Mahasiswa Pascasarjana Se-Indonesia (FWI) Provinsi Aceh. Dipercaya kepada Aceh sebagai TUAN RUMAH Musyawarah Nasional ke 6, yakni mempersiapkan pelaksanaan MUNAS FWI yang akan dihadiri oleh seluruh mahasiswa Pascasarjana dan program Doktor se-Indonesia.

Aceh diberi kepercayaan penuh untuk Aceh menyelenggarakan MUNAS FWI dan dibantu pencairan Dana oleh Pengurus Pusat FWI. Diberi kepeceryaan kepada Pengurus Harian DPW FWI Aceh untuk melaksanakan kegiatan untuk kemajuan pendidikan Aceh dan Bangsa Indonesia.Mengajak kepada pemerintah Aceh untuk menjaga hutan demi keberlangsungan kehidupan di masa depan. Utusan Aceh diwakili oleh Bahagia Ishak dari mahasiswa Pascasarjana Unsyiah Banda Aceh.[]