Opini Harian Aceh, Monday, 13 October 2008 01:12
Mahasiswa Pascasarjana Teknik Unsyiah dan Direktur Pelaksana LemPeDat Aceh
Kala orang jadi pejabat, kehidupanya berubah, begitu banyak kegiatan harus dihadiri dan dibukanya. Media massa menyebut-nyebut namanya, setiap langkah diikuti oleh para kuli tinta. Gerak geriknya ditulis, dipantau serta menjadi bahan liputan menarik diketahui. Penghormatan sangat besar diberikan oleh warganya dengan membuka dan menyuruh meresmikan bermacam kegiatan. Namun apakah orang yang dihormati itu berniat memakmurkan Aceh? Apakah Aceh akan berjaya pasca BRR meninggalkan kita semua, atau hanya jadi lelucon baru? Coba tanya pada pemerintah Aceh, strategi apa dilakukan mensulap negeri Aceh lagi.
Ada pertemuan pasti ada perpisahan. Setiap kehidupan akan merasakan kematian. Semua mempunyai batas waktu seperti telah dijanjikan. Mandat BRR NAD-Nias dari Presiden Republik Indonesia berakhir masa tugasnya di Aceh tanggal 16 April 2009 mendatang. Banyak program kerja belum selesai dikerjakan. Sisa-sisa kejayaannya akan diserahkan kepada penguasa negeri Aceh saat ini.
Sebanyak 30 Trilyun uang diberikan oleh negara donor untuk membangun Aceh. Menurut informasi dari koran ini, Jumat(18/7), hanya 2 trilyun dalam bentuk rupiah dikelola oleh Pemerintah Aceh, sisanya 3 trilyun dalam pinjaman asing dikelola oleh departemen. Bila dikurangi dengan jumlah dana dikelola, maka 25 trilyun telah dihabiskan oleh BRR selama bertugas di Aceh.
Adakah terbisik di hati rakyat Aceh, kemana dana sebanyak 25 trilyun itu dihabiskan. Bila hanya 5 trilyun dikelola oleh Pemerintah Aceh dan departemen. Maka kemana alokasi uang 25 trilyun itu mengalir? Apa untuk menyelesaikan program kerja atau proyek membangun dan rehab Nanggroe Aceh, mencetak sumber daya manusia Aceh, serta apa untuk kebutuhan administrasi kantor?
Berdasarkan PP Nomor 30 tahun 2005 mengenai Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. Jika semua berjalan sesuai rencana, seluruh kegiatan BRR berakhir, maka pemerintah Aceh melanjutkan proses tersebut kepada fase pembangunan reguler. Sebelum penyerahan dilakukan, rakyat Aceh perlu mempertanyakan hubungan asmara BRR dengan Pemerintah Aceh. Apa keduanya ada ketidakharmonisan dalam bahtera berumah tangga.
Pemerintah Aceh di bawah pimpinan Gubernur Irwandi Yusuf dan Wagub Muhammad Nazar, saat ini mulai diragukan sejumlah kalangan akan melanjutkan kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh ke dalam konteks pembangunan daerah. Lihat, sampai hari ini belum ada strategi yang baik dan tepat untuk mengantisipasi peralihan wewenang dan tanggungjawab rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh setelah BRR berakhir. Bahkan, dana APBA saja tak habis terpakai sementara rakyat menjerit dalam penderitaan.
Persiapan belum dilakukan oleh pemerintah Aceh, jika sudah siap, langkah apa saja dibutuhkan dalam menerima amanah korban tsunami itu. Apabila belum ada persiapan, ditakutkan waktu penyerahaan nanti dapat menimbulkan bom waktu bagi pemerintah sendiri dan rakyat Aceh.
BRR akan merekomendasikan ke pemerintah daerah berbagai macam proyek tertunda dan yang belum selesai dikerjakan. Proses pengalihan aset diharapkan harus akuntabilitas dan tertib administrai, baik itu infrastruktur dan sosial kemasyarakatan. Lembaga internasional bekerja di Aceh satu persatu meninggalkan Aceh. Sampai hari ini, media publik dan publik dinilai kurang mengkontrol terhadap kebijakan pemerintah. Program kerja berdasarkan kepala dan ide pejabat yang dipercaya oleh rakyat menjadi penguasa negeri.
Asal jangan saja, uang negara dikelola sekehendak hatinya, proyek dibuat Asal Bapak Senang. Tujuannya hanya menghabiskan anggaran, setahun dipakai oleh rakyat, lokasi proyek hancur dan rusak lagi, tahun depan diusul kembali kedalam mata anggaran kegiatan sebagai masa rehab.
Apa rakyat Aceh ada yang berpikir cara negeri ini diurus. Sedih, jika rakyat mengetahuinya. Tolong lihat kinerja pemerintah kita. Mulai dari Pemerintah Pusat sampai pemerintah Gampong, mempunyai mekanisme berantai, dilengkapi administrasi begitu susah. Mengurus surat saja membutuhkan waktu lama. Pelayan masyarakat menjadi dilayani oleh rakyat. Ada apa dengan negeri ini?
Waktu terasa begitu cepat larinya. Terjadi masa transisi lagi, menjadi tantangan Pemerintah Aceh mengelola dan pengambil alih semua kekuasaan. Masa rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh segera berakhir. Menyisakan berjuta kisah telah ditulis oleh media massa. Mengulas perjalanan hidup para korban.
Sampai hari ini ada juga yang belum mendapatkan hak-haknya. Korban tsunami selalu menjadi kambing hitam dalam setiap penyaluran bantuan rehabilitasi dan rekontruksi Aceh. Korban bermandi basah dalam kesedihan dan kemiskinan tulis media massa dalam laporannya.
Lembaga donor pergi meningalkan Aceh, apa Aceh akan berjaya kembali? akankah Aceh kembali memulai hidup baru sebagai daerah paling banyak beredarnya uang. Semoga Aceh berada dalam kondisi damai sentosa, jangan ada konflik lagi.
Coba tanya pada pemerintah Aceh, strategi apa dilakukan mensulap negeri Aceh lagi. Satu hal lagi, pemerintah Aceh harus belajar banyak dalam menata kembali program kerja dan alokasi anggaran. Jika ada Ketidakharmonisan menjadi kendala dalam penyerahan tugas dan aset BRR nanti. Berarti semua penerima amanah dan kepercayaam rakyat Aceh telah berbohong pada rakyat Aceh.
Konsep pembangunan apa dilakukan oleh Pemerintah Aceh dengan wacana pembentukan BKRR pasca BRR berakhir masa kerjanya. Proses dan orang yang duduk dalam lembaga baru itu harus mengikuti standar-standar yang mengayomi rakyat. Sebab lembaga bentukan Pemerintah Aceh itu berhadapan langsung dengan audien, yaitu masyarakat Aceh. Dituntut mampu melihat kondisi kekinian Aceh, maka partipasi, kajian awal, respon, penentuan sasaran, pemantauan, evaluasi, kompetensi dan tanggung jawab serta managemen terbuka terhadap semua program kerja sangat dibutuhkan dalam mengelola lembaga penganti BRR itu.
Mengelola sebuah lembaga pembangunan dibutuhkan konsep. Apa konsep lama atau desain baru digunakan untuk merubah Aceh menjadi negeri makmur sentosa. Pembangunan jangan hanya memperbanyak pembangunan gedung-gedung pemerintah, tanpa menghiraukan kepedihan hidup rakyat.
Siapa yang memantau tugas menyongsong peralihan ini? Adakah dilibatkan komunitas sipil dalam perencanaan dan evaluasi. Mentransfer kegiatan pemulihan, menjalankan dan memelihara fasilitas-fasilitas yang telah dibangun selama proses pemulihan Aceh.
Diharapkan masih ada orang yang peduli terhadap nasib Aceh dengan memberikan ide-ide konsep pembangunan bagi kelangsungan Aceh ke depan. Hal ini ikut membantu Pemerintah dalam menata Aceh kembali mencapai masa kejayaannya.
Siapapun Pemimpin Aceh saat ini, baik level provinsi hingga gampong, janganlah mencari kekayaan, kekuasaan, dan kehormatan dengan cara menciptakan tembok-tembok sosial dengan rakyat. Negeri Aceh diamanahkan hanya sesaat bagi yang telah duluan lahir dan singgah di muka bumi ini. Bekerjalah dengan baik, jujur, benar serta iklas mengayomi rakyat Aceh. Apakah Aceh akan berjaya pasca BRR meninggalkan kita semua, atau hanya jadi lelucon baru? Tanya sama orang yang digaji dengan uang rakyat itu.
0 komentar:
Posting Komentar